.webp)
Ketua Komisi lll DPRD Kota Bekasi, Arin Rahman Hakim
BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk bersikap lebih tegas terhadap para wajib pajak nakal, terutama dari sektor hotel, restoran, dan usaha besar yang masih menunggak.
Desakan ini muncul di tengah ancaman pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, ia meminta Pemkot aktif menagih dan menindak para pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban pajaknya.
“Pajak hotel maupun restoran itu sebenarnya uang masyarakat yang dititipkan kepada pengelola usaha. Jadi, mereka wajib menyetorkannya ke kas daerah,” tegas Arif, Rabu (29/10/2025).
Arif juga mendorong agar Pemkot Bekasi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menertibkan para wajib pajak yang membandel.
“Libatkan Kejaksaan untuk menangani wajib pajak nakal. Harus ada efek jera agar semua taat bayar pajak,” ujarnya.
Selain sektor pajak, Arif menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
“BUMD ini dibentuk untuk menambah pendapatan daerah, bukan justru membebani APBD. Apalagi sudah ada suntikan modal dari pemerintah, jadi harus menghasilkan keuntungan nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah efisiensi dan inovasi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
“Kota Bekasi akan mengalami pengurangan dana transfer pusat sekitar Rp156 miliar. Karena itu, kami fokus menggali potensi pendapatan baru dan melakukan efisiensi anggaran,” ujar Tri.
Pemotongan dana transfer dari pusat menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah.
DPRD pun mengingatkan agar Pemkot tidak hanya mengandalkan strategi penghematan, tetapi juga memperkuat sektor-sektor produktif yang berpotensi menopang pendapatan kota ke depan.(ADV)