BEKASI — Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, mengkritik rencana Pemerintah Kota Bekasi yang akan menyewa 72 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas pada 2026 dengan anggaran mencapai Rp12,9 miliar.
Ia menilai kebijakan tersebut belum tepat dilakukan saat ini.
“Mengenai pembelian atau penyewaan mobil listrik oleh Pemkot Bekasi, saya kira kurang tepat untuk saat ini,” ujar Nawal dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/11/2025).
Nawal menegaskan dirinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah kota harus lebih dulu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional kebersihan sebelum mengalokasikan anggaran untuk mobil dinas baru.
“Saya menyampaikan bahwa kami menolak pembelian mobil dinas apa pun sebelum mobil-mobil penunjang kebersihan, termasuk bak sampah, dipenuhi terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia meminta Pemkot Bekasi mempertimbangkan kembali rencana penyewaan mobil listrik.
Nawal menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan yang saat ini sangat dibutuhkan.
“Untuk apa kita membahas pansus sampah kalau perangkat-perangkat kebersihan saja belum menjadi fokus utama?” ujarnya.
Menurut Nawal, persoalan sampah di Kota Bekasi sudah dalam kondisi mendesak sehingga pengadaan mobil listrik untuk dinas justru tidak relevan.
“Masalah sampah sudah sangat berbahaya bagi Kota Bekasi. Karena itu, mohon dipertimbangkan kembali rencana penyewaan atau pembelian mobil dinas berbasis listrik. Ini sangat tidak tepat untuk dilakukan saat ini,” tandasnya.(ADV)