.jpg)
BEKASI - Serapan anggaran pembangunan infrastruktur Kota Bekasi hingga Oktober 2025 tercatat baru mencapai 58 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai capaian ini masih rendah dan mendesak pemerintah kota untuk mempercepat realisasi pekerjaan menjelang akhir tahun.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Alit Jamaludin mengatakan, lambatnya realisasi anggaran berpotensi berdampak pada pelayanan publik, terutama di sektor jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan.
“Tingkat penyerapan anggaran sampai Oktober baru 58 persen. Idealnya pada November ini sudah di angka 80–85 persen,” ujarnya, Senin (3/11).
Alit menekankan, pemerintah harus memaksimalkan penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) besar di akhir tahun.
Ia berharap serapan infrastruktur bisa mencapai 90 persen hingga Desember.
“Paling tidak, 90 persen program infrastruktur yang direncanakan dapat terealisasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui adanya keterlambatan sejumlah proyek akibat rasionalisasi dan efisiensi program, yang berimbas pada molornya proses kontrak.
Namun, ia memastikan pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan.
“Sekolah, polder, dan proyek lainnya sudah dikerjakan, tinggal proses pembayaran,” kata Tri.
Ia menambahkan, pemerintah tengah mengebut beberapa proyek prioritas pengendalian banjir, seperti pembangunan polder di Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat, serta normalisasi kali di Medansatria dan Bekasi Utara.
“Kami fokus menyelesaikan polder dan pengerukan kali agar dampak hujan bisa terkendali,” ujar Tri.(ADV)