BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya menjadikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak, sebagai prioritas utama pembangunan.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pengerjaan belum bisa dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota.
Ia mengakui kebutuhan perbaikan jalan di Kota Bekasi sangat luas, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki batasan.
“Iya, memang belum banyak jalan yang bisa diperbaiki, karena kebutuhan kita cukup panjang dan banyak,” ujar Tri.
Menurutnya, Pemkot Bekasi harus menyesuaikan skala prioritas dengan kekuatan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, sektor infrastruktur tetap menjadi fokus utama pelayanan kepada masyarakat.
Untuk pelaksanaannya, Pemkot melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan).
“Kalau dilihat dari konsep anggaran, DBMSDA dan Perkimtan itu memang menjadi primadona karena hari ini kita fokus melayani kebutuhan dasar warga,” jelasnya.
Selain agenda internal, Pemkot Bekasi juga mendapat arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar percepatan perbaikan jalan dan penanganan banjir segera dilakukan.
Namun Tri menegaskan, langkah tersebut tidak bisa diambil secara gegabah.
Ia menyebut, Pemkot tetap harus menjaga keseimbangan alokasi anggaran untuk sektor lain yang tak kalah penting, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita tidak boleh meninggalkan tugas utama kita, yaitu pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Di lapangan, keluhan warga terkait jalan rusak masih kerap terdengar di tingkat kelurahan.
Sejumlah wilayah disebut menunggu kejelasan kapan perbaikan akan menyentuh lingkungan mereka.
Bagaimana para lurah menyikapi kondisi ini, dan sejauh mana mereka menindaklanjuti aspirasi warganya ke pemerintah kota, menjadi pertanyaan yang kini dinanti jawabannya.