BEKASI - Polemik penjualan 29 unit bus TransPatriot milik PT Mitra Patriot (PTMP) kembali mencuat ke ruang publik.
Namun di balik sorotan tersebut, manajemen BUMD itu menegaskan bahwa pelelangan armada bus yang sudah tak produktif justru dilakukan sesuai regulasi dan dinilai menguntungkan Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemegang saham.
Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, mengungkapkan bahwa kebijakan melelang bus dilakukan setelah adanya pergantian manajemen.
Saat itu, perusahaan menerima kondisi yang jauh dari kata ideal.
“Armada banyak yang tidak terawat dan nyaris mangkrak. Di sisi lain, perusahaan dibebani utang dan kerugian yang cukup besar,” ujar David, Selasa (6/1/2026).
Dalam situasi tersebut, lanjutnya, pelelangan aset menjadi langkah paling rasional untuk menyelamatkan nilai ekonomi yang masih tersisa.
Jika dibiarkan, bus-bus tersebut justru akan terus mengalami penyusutan nilai dan berpotensi menjadi beban baru, baik bagi perusahaan maupun Pemkot Bekasi.
David menjelaskan, pelelangan dilakukan melalui balai lelang swasta dengan pertimbangan efisiensi biaya.
Menurutnya, biaya lelang di pihak swasta relatif lebih ringan dibandingkan melalui badan lelang negara, tanpa mengurangi prinsip transparansi dan kepatuhan hukum.
“Semua proses kami lakukan sesuai aturan. Bahkan kami telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Wali Kota Bekasi sebagai pemegang saham agar seluruh tahapan berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dari sisi regulasi, David merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tidak mewajibkan BUMD menggunakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelepasan aset.
Dengan demikian, penggunaan balai lelang swasta dinilai sah sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku.
Manajemen PTMP menilai, pelelangan aset justru memberikan dampak positif bagi Pemkot Bekasi.
Aset yang sudah tidak produktif dapat dikonversi menjadi dana segar untuk menutup kewajiban lama, sehingga mengurangi risiko kebutuhan penyertaan modal baru di masa depan.
Tak hanya fokus pada pelelangan, PTMP juga tengah membenahi persoalan warisan manajemen sebelumnya.
Sejumlah utang lama dilunasi secara bertahap, termasuk upaya memperlancar pembayaran hak-hak mantan karyawan yang sempat tertunda.
Di tengah proses tersebut, muncul isu yang menyebut pelelangan dilakukan secara tidak transparan. David dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Informasi yang menyebut pelelangan tidak transparan itu hoaks. Isu itu muncul karena ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap pemilihan jajaran manajemen baru,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa tantangan internal PT Mitra Patriot saat ini tidak ringan. Kondisi perusahaan yang masih menanggung beban masa lalu menuntut sumber daya manusia yang siap bekerja di bawah tekanan dan keterbatasan.
“Tidak semua orang siap ditempatkan di PTMP dalam kondisi seperti sekarang. Kami butuh figur-figur yang mau bekerja keras dan berani mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan perusahaan,” ujarnya.
Dengan langkah pelelangan aset yang dinilai sesuai aturan serta penyelesaian kewajiban lama yang terus berjalan, manajemen berharap PT Mitra Patriot dapat keluar dari fase krisis dan mulai membangun fondasi usaha yang lebih sehat.
Bagi Pemkot Bekasi, kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga nilai investasi daerah agar tidak terus tergerus oleh aset mangkrak dan beban masa lalu.