BEKASI- Pemerintah pusat mulai serius menggeser orientasi hunian di kawasan perkotaan.
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Program Apartemen Bersubsidi disosialisasikan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah.
Sosialisasi tersebut digelar di Aula KH Noer Alie, Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri ratusan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kegiatan ini menjadi langkah awal pemerintah dalam memperkenalkan skema hunian vertikal bersubsidi, khususnya bagi wilayah penyangga Ibu Kota seperti Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa tingginya harga rumah tapak dan semakin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan menjadi tantangan utama pemenuhan kebutuhan rumah layak.
Kondisi itu mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian yang lebih terjangkau melalui apartemen atau rumah susun bersubsidi.
“Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang selama ini kesulitan mengakses rumah layak,” kata Sri Haryati.
Ia menerangkan, dalam skema tersebut pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah hadir memberikan dukungan berupa subsidi pembiayaan, bantuan uang muka, hingga pengaturan suku bunga agar cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski demikian, Sri menegaskan bahwa sosialisasi ini masih berada pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan. Pemerintah belum memasuki fase teknis maupun perizinan pembangunan.
“Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi ini menjadi fondasi sebelum kebijakan diimplementasikan lebih jauh,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi berperan sebagai fasilitator dalam mendukung kebijakan nasional tersebut.
“Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat,” tutur Asep.
Ia mengungkapkan, salah satu rencana yang mengemuka dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen bersubsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.
Namun, rencana itu masih sebatas penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan calon penghuni.
Proses tersebut, kata Asep, mencakup identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni, hingga preferensi lokasi dan fasilitas.
Langkah ini dinilai penting agar program yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian Perumahan, sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi,” tegasnya.
Asep menambahkan, program apartemen bersubsidi ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria pemerintah pusat, dengan skema pembiayaan yang telah disubsidi negara.
Dengan sosialisasi ini, pemerintah berharap hunian vertikal tak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, melainkan solusi realistis bagi masyarakat perkotaan yang mendambakan rumah layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas.